Di penghujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadapi tantangan besar dalam mengelola perekonomian Indonesia. Dalam situasi global yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19 dan berbagai gejolak ekonomi, Jokowi menetapkan ambisi besar untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia sebesar 5,7% pada tahun terakhir pemerintahannya. Ambisi ini bukan hanya sekedar angka, melainkan merupakan cerminan dari visi dan misi pemerintahan Jokowi selama dua periode. Di artikel ini, kita akan membahas berbagai aspek terkait ambisi tersebut, termasuk strategi yang diterapkan, dampaknya terhadap sektor-sektor ekonomi, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan target tersebut.

1. Strategi Pembangunan Ekonomi Jokowi

Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%, Jokowi dan pemerintahannya telah mengadopsi berbagai strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah peningkatan investasi infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami lonjakan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan raya, pelabuhan, hingga bandara. Investasi infrastruktur ini diharapkan dapat memperlancar arus barang dan orang, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pengembangan sektor industri, terutama industri manufaktur dan digital. Dengan memberikan insentif bagi pelaku usaha, Jokowi berupaya mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Pengembangan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) juga menjadi perhatian utama, mengingat peranan UMKM dalam menyerap tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Penerapan teknologi dan inovasi juga menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi ini. Dalam era digitalisasi, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Program-program seperti 100 Smart Cities dan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital merupakan upaya nyata untuk mengintegrasikan teknologi dalam perekonomian.

2. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor-sektor Kunci

Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,7% tidak hanya berdampak pada angka statistik, tetapi juga memiliki implikasi mendalam terhadap berbagai sektor kunci dalam perekonomian Indonesia. Sektor yang paling merasakan dampak positif adalah sektor konstruksi, yang selama ini menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya proyek-proyek infrastruktur yang masif, sektor ini mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Selain itu, sektor perdagangan juga mendapatkan dorongan dari meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, masyarakat memiliki lebih banyak pendapatan disposable, yang mendorong konsumsi barang dan jasa. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, baik besar maupun kecil.

Sektor pariwisata, yang sempat terpuruk akibat pandemi, juga diharapkan dapat pulih dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program promosi untuk menarik kembali wisatawan domestik dan mancanegara. Dengan keindahan alam dan budaya yang dimiliki, sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk berkembang seiring dengan pemulihan ekonomi.

3. Tantangan dalam Mewujudkan Target Pertumbuhan

Meskipun target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% sangat ambisius, pemerintah Jokowi menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkannya. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi investasi dan perdagangan. Gejolak ekonomi di negara-negara mitra dagang utama, seperti Amerika Serikat dan China, dapat berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu, dampak dari perubahan iklim dan bencana alam juga merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan. Indonesia sebagai negara yang rawan bencana harus siap menghadapi situasi darurat yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi.

Tantangan lain yang dihadapi adalah masalah distribusi kesejahteraan. Meskipun pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan meningkat, kesenjangan sosial dan ekonomi di berbagai daerah masih menjadi masalah serius. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan yang dicapai dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

4. Peran Masyarakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi, peran masyarakat sangatlah penting. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah merupakan salah satu kunci sukses dari pencapaian tersebut. Misalnya, dukungan terhadap produk lokal dan UMKM dapat membantu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan daya saing ekonomi domestik.

Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi masyarakat menjadi hal yang krusial. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, masyarakat akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam pasar kerja yang semakin kompetitif. Program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta harus diinformasikan dan diakses dengan baik oleh masyarakat.

Masyarakat juga berperan dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Partisipasi dalam forum-forum diskusi, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik konstruktif yang dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan, pihaknya bersama otoritas terkait telah menyelesaikan target rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun 2024.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan tema RKP 2024 yakni mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap mempertahankan 7 prioritas nasional sebagai fokus pembangunan di 2024.

Suharso menyebut, penyusunan RKP Tahun 2024 telah melewati beberapa tahapan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pusat hingga daerah, yang sudah dimulai sejak 2 Mei 2023.

“Musrenbangnas melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah,” ujarnya dalam Musrenbangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050, Selasa (16/5/2023).

Suharso menyebut, beberapa indikator pembangunan nasional tersebut akan diupayakan melalui delapan kebijakan.

“Diantaranya pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.